Awal pergerakan nasional di indonesia
Pergerakan Nasional di Indonesia
Sejak
menginjakkan kakinya di bumi Indonesia pada tahun 1956, penjajah
Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang
Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia,
tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, C.Th.van
Deventer mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul
Utang Budi.
C.Th van Deventer antara lain menyetakan bahwa kemakmuran Belanda
diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda
sebagai bangsa yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa
Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal
dengan sebutan Politik Etis.
Politik Etis yang diuslkan olehC.Th van Deventer berisi tentang perbaikanperbaikan
dalam bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (perpindahan), dan
edukasi (pendidikan). Akan tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan
pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan
kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan
pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah
jajahan dengan kebudayaan penjajah.
Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari
Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya
sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh
tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga
bangsa-bangsa Belanda.
Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum
cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang
mempelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya
persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa timbulnya kesadaran berbangsa disebut
Kebangkitan Nasional Indonesia. Kaum cerdik pandai ini pula yang mempelopori
dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20.
Belanda kurang memperhatikan kesejahteraan golongan pribumi (orang-orang
Indonesia). Mereka terus mengeruk kekayaan alam dan menindas rakyat Indonesia,
tanpa mau memperhatikan nasib rakyat itu sendiri. Pada akhir abad ke-19, C.Th.van
Deventer mengkritik keadaan itu melalui salah satu karangannya yang berjudul
Utang Budi.
C.Th van Deventer antara lain menyetakan bahwa kemakmuran Belanda
diperoleh berkat kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Belanda
sebagai bangsa yang maju dan bermoral harus membayar utang budi kepada bangsa
Indonesia. Caranya adalah dengan menjalankan Politik Balas Budi atau dikenal
dengan sebutan Politik Etis.
Politik Etis yang diuslkan olehC.Th van Deventer berisi tentang perbaikanperbaikan
dalam bidang irigasi (pengairan), transmigrasi (perpindahan), dan
edukasi (pendidikan). Akan tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan
pemerintah Hindia Belanda. Politik Etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan
kebudayaan yang halus sekali. Program edukasi itu sendiri sebenarnya merupakan
pelaksanaan dari Politik Asosiasi yang berarti penggantian kebudayaan asli tanah
jajahan dengan kebudayaan penjajah.
Walaupun menyimpang dari tujuan semula, beberapa pelaksanaan dari
Politik Etis telah membawa pengaruh yang baik. Misalnya, dengan didirikannya
sekolah-sekolah untuk golongan pribumi. Tujuannya adalah untuk memperoleh
tenaga baru pegawai rendah yang bersedia digaji lebih murah dari pada tenaga
bangsa-bangsa Belanda.
Banyaknya penduduk pribumi yang bersekolah telah menghasilkan kaum
cerdik pandai dikalangan penduduk pribumi. Kaum cerdik pandai inilah yang
mempelopori kesadaran kebangsaan, yaitu suatu kesadaran tentang perlunya
persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa timbulnya kesadaran berbangsa disebut
Kebangkitan Nasional Indonesia. Kaum cerdik pandai ini pula yang mempelopori
dan memimpin pergerakan nasional pada awal abad ke-20.
Komentar
Posting Komentar